Misteri Kerugian Negara Terkuak: Saksi Ahli Beda Pendapat, BPK Jadi Penentu

Alafshop.com Selamat membaca semoga bermanfaat. Di Sesi Ini aku mau membahas informasi terbaru tentang News. Konten Yang Mendalami News Misteri Kerugian Negara Terkuak Saksi Ahli Beda Pendapat BPK Jadi Penentu baca sampai selesai.

Dalam persidangan kasus dugaan korupsi timah, saksi ahli dari JPU dan PH terdakwa sepakat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang menghitung kerugian negara.

Pakar Hukum Lingkungan, Kartono, menjelaskan bahwa BPK memiliki kewenangan ini sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Saksi Ahli Hukum Keuangan Negara, Dian Puji Simatupang, juga menegaskan bahwa BPK berwenang melakukan penilaian dan penghitungan kerugian negara berdasarkan Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat 1 UU 15 Tahun 2006 tentang BPK.

BPKP hanya dapat menghitung kerugian negara jika mendapat mandat dari BPK atau Presiden, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Dalam kasus ini, perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat galian di kawasan hutan mencapai Rp233,26 triliun, sedangkan kerugian di non-kawasan hutan sebesar Rp47,70 triliun.

Perhitungan ini mencakup biaya kerugian lingkungan hidup, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan.

23 November 2024

Demikian penjelasan menyeluruh tentang misteri kerugian negara terkuak saksi ahli beda pendapat bpk jadi penentu dalam news yang saya berikan Saya berharap Anda terinspirasi oleh artikel ini tingkatkan keterampilan dan jaga kebersihan diri. Sebarkan kebaikan dengan membagikan ke orang lain. Sampai jumpa di artikel selanjutnya