Upah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI: Kadin Beri Resep Rahasia

Alafshop.com Bismillah semoga hari ini penuh kebaikan. Pada Blog Ini saya ingin membahas berbagai perspektif tentang Trending. Informasi Terbaru Tentang Trending Upah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI Kadin Beri Resep Rahasia Pastikan Anda menyimak hingga bagian penutup.

Kebijakan Pengupahan: Katalisator Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Indonesia tengah menggodok aturan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pengumuman UMP 2025 pada akhir November atau awal Desember 2024.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menyoroti pentingnya kebijakan pengupahan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, peningkatan kontribusi industri nasional terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) merupakan strategi efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Saleh Husin menegaskan bahwa ketentuan pengupahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 yang diubah dengan PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sejalan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK menekankan bahwa kebijakan pengupahan harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

PP 51/2023 mengakomodasi pengaturan Indeks tertentu dalam putusan MK terkait kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kehidupan layak bagi pekerja.

Industri Manufaktur: Pencipta Lapangan Kerja dan Peningkat Nilai Tambah

Industri manufaktur memainkan peran penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai 18,67%. Namun, target kontribusi manufaktur sebesar 28% untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 masih jauh dari jangkauan.

Sektor Padat Karya: Rentan Terhadap Kebijakan Pengupahan

Di sisi lain, sektor padat karya sangat rentan terhadap kebijakan ketenagakerjaan, termasuk pengupahan. Untuk itu, pemerintah perlu mengatur prosedur dan prasyarat penetapan upah sektoral oleh Gubernur pada sektor tertentu yang tidak berdampak negatif.

Putusan MK dan Penetapan Upah Sektoral

Putusan MK pada angka 12 mewajibkan gubernur menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota. Namun, norma ini tidak dapat langsung diberlakukan dan tidak dapat dibebankan kepada sektor padat karya.

Penetapan upah sektoral harus diatur secara lebih teknis melalui peraturan pemerintah. Jika putusan MK ditafsirkan secara sepihak, hal ini dapat berdampak negatif pada sektor padat karya.

Kesimpulan

Kebijakan pengupahan yang tepat dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan pengupahan terhadap sektor padat karya dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan semangat putusan MK dan target pembangunan nasional.

Itulah pembahasan tuntas mengenai upah jadi kunci pertumbuhan ekonomi ri kadin beri resep rahasia dalam trending yang saya berikan Selamat menggali lebih dalam tentang topik yang menarik ini tetap semangat berkolaborasi dan utamakan kesehatan keluarga. Mari berikan manfaat dengan membagikan ini. cek artikel menarik lainnya di bawah ini. Terima kasih.